Bongkar Stigma di Layanan Medis, Dosen UIN Palopo Dorong Revolusi Kesehatan Berbasis HAM
Perubahan sistem layanan kesehatan tak cukup hanya dengan regulasi, tapi juga membutuhkan komitmen, kesadaran, dan keberanian untuk menghapus stigma dari hulu ke hilir. Foto: Humas UIN Palopo.
Kabar | hijaupopuler.id
Praktik diskriminasi dan stigma dalam layanan kesehatan masih jadi pekerjaan rumah serius. Di tengah kondisi itu, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo mulai ambil peran.
Lewat keterlibatan dosen Fakultas Syariah, kampus ini ikut mendorong perubahan menuju pelayanan kesehatan yang lebih adil dan manusiawi berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Adalah Dr Dirah Siliwadi MH yang tampil sebagai narasumber dalam kegiatan kolaborasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo, Kamis (16/4/2026) lalu.
Kegiatan tersebut mengusung tema yang cukup “menampar”: Membangun Budaya Kerja ASN Kesehatan yang Humanis: Menghapus Stigma dan Diskriminasi dalam Pelayanan Medis di Kota Palopo.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Sulsel, Daniel Rumsowek, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, ini adalah mandat konstitusi.
“Setiap warga negara berhak mendapat pelayanan yang adil dan bermartabat tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinkes Palopo, Hardian Waly, menilai tantangan terbesar justru ada pada pola pikir aparatur.
Menurutnya, ASN kesehatan harus bertransformasi, tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga mampu menghadirkan empati yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.
Di sisi lain, Dr Dirah Siliwadi menawarkan pendekatan konkret melalui prinsip AAAQ—konsep kunci dalam pelayanan kesehatan berbasis HAM.
Ia merinci, Availability: layanan dan tenaga kesehatan harus tersedia memadai. Accessibility: akses terbuka tanpa diskriminasi. Acceptability: layanan menghormati budaya dan etika pasien. Dan Quality: standar medis harus aman dan profesional.
“Pelayanan kesehatan itu hak, bukan privilege bagi yang mampu secara ekonomi,” tegasnya.
Diskusi berlangsung hidup. Peserta tak segan mengungkap realitas di lapangan—mulai dari beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi hingga tantangan menangani kelompok rentan yang masih kerap terpinggirkan.
Kegiatan ini menjadi sinyal perubahan sistem layanan kesehatan tak cukup hanya dengan regulasi. Dibutuhkan komitmen, kesadaran, dan keberanian untuk menghapus stigma dari hulu ke hilir.
Jika tidak, pelayanan kesehatan yang adil hanya akan jadi jargon.
Apa Reaksi Anda?
