Post-Truth Ecology: Ketika Krisis Lingkungan dan Krisis Kebenaran Bertemu
Dialog ini menghadirkan birokrasi, aktivis masyarakat adat, dan akademisi untuk membaca ulang relasi antara kebijakan, kekuasaan, dan narasi lingkungan. Foto : UKK LPM Graffity UIN Palopo.
Kabar | hijaupopuler.id
Krisis lingkungan tidak hanya menyangkut kerusakan alam, tetapi juga krisis kebenaran ekologis di ruang publik. Isu tersebut mengemuka dalam Bazar Dialog bertajuk “Post-Truth Ecology: Media, Kekuasaan, dan Problematika Krisis Lingkungan” yang digelar di Break Coffee, Wara Utara, Palopo, Jumat (27/12/2025) lalu.
Dialog ini menghadirkan birokrasi, aktivis masyarakat adat, dan akademisi untuk membaca ulang relasi antara kebijakan, kekuasaan, dan narasi lingkungan. Moderator diskusi, Novi Rahmadona, mahasiswa FEBI UIN Palopo, menekankan bahwa di era post-truth, informasi lingkungan kerap diproduksi untuk melayani kepentingan tertentu, sehingga menjauhkan publik dari fakta ekologis.
Hasfi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo menyoroti kebijakan lingkungan yang masih didominasi kepentingan ekonomi jangka pendek. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, Irsal Hamid, menegaskan masyarakat adat justru menjadi kelompok paling terdampak akibat perampasan ruang hidup, meski selama ini menjaga alam secara turun-temurun.
Dosen UIN Palopo yang juga Pembina Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Graffity, Reski Azis, menekankan peran strategis media dalam krisis ekologis. Menurutnya, kerusakan tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga pada informasi yang ditunggangi kepentingan kekuasaan. Diskusi ini mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kebenaran ekologis dan keadilan lingkungan.
Apa Reaksi Anda?
