Harapan Besar di Balik Tanggul Rp 43 Miliar Malangke

Opini | hijaupopuler.id

Di tengah hamparan sawah Kecamatan Malangke yang kerap berubah menjadi genangan lumpur, harapan warga kini bertumpu pada proyek tanggul permanen senilai Rp 43 miliar. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik di bantaran Sungai Masamba dan Baliase, melainkan upaya strategis untuk mengakhiri siklus banjir yang telah lama menggerus rasa aman masyarakat.

Namun, sebesar apa pun nilai investasi yang digelontorkan, satu hal yang tak boleh diabaikan adalah transparansi. Tanpa keterbukaan, proyek sebesar ini berpotensi menjadi sekadar janji megah di atas kertas—jauh dari fungsi utamanya sebagai pelindung kehidupan warga.

Hingga April 2026, kepastian anggaran telah dikunci. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kini berfokus pada percepatan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ). Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, bahkan telah menegaskan bahwa penanganan Sungai Masamba dan Baliase merupakan prioritas utama, dengan target pengerjaan fisik dimulai sebelum puncak musim hujan.

Secara teknis, tahapan proyek memasuki fase krusial. Finalisasi perencanaan dan proses lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei. Jika seluruh proses berjalan tanpa hambatan, peletakan batu pertama diproyeksikan terjadi pada Juni atau Juli mendatang.

Namun di sinilah letak persoalan mendasarnya: publik hanya disuguhi linimasa, bukan substansi.

Besarnya anggaran Rp 43 miliar semestinya diiringi dengan keterbukaan penuh terhadap dokumen perencanaan, skema penggunaan dana, hingga indikator keberhasilan proyek. Tanpa itu, masyarakat hanya menjadi penonton dari proses yang seharusnya mereka awasi.

Kritik ini bukan tanpa dasar. Himpunan Mahasiswa Malangke Raya (Himalaya) secara tegas menyoroti minimnya transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan progres proyek. Selama ini, informasi yang beredar cenderung bersifat seremonial—lebih menonjolkan pencitraan daripada akuntabilitas.

Padahal, ini adalah uang negara. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan sekadar dikemas dalam narasi yang tampak baik di ruang publik.

Himalaya menggarisbawahi empat aspek krusial yang perlu segera dibenahi: keterbukaan dokumen anggaran, integrasi proyek dengan rehabilitasi lingkungan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta jaminan efektivitas penggunaan dana.

Keempat poin ini bukan tuntutan berlebihan, melainkan standar minimum dalam tata kelola pembangunan yang baik.

Lebih jauh, pembangunan tanggul tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Tanpa pendekatan ekologis—seperti pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lingkungan—risiko banjir hanya akan bergeser, bukan hilang. Infrastruktur tanpa kesadaran ekologis hanya melahirkan solusi jangka pendek.

Bagi warga Malangke, proyek ini adalah pertaruhan. Bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang keselamatan rumah, keberlanjutan mata pencaharian, dan kepastian hidup di tengah ancaman banjir yang berulang.

Karena itu, pemerintah daerah menghadapi ujian sesungguhnya: bukan sekadar membangun tanggul, tetapi membangun kepercayaan publik.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas, beton setinggi apa pun tak akan cukup untuk membendung krisis kepercayaan.

--

Sulfiardi
Formatur Ketum Himalaya