Jarak yang Membunuh: Ketika Janin Gugur di Pegunungan dan Negara Terlambat Hadir

Opini | hijaupopuler.id

Di tengah gemerlap narasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional, duka sunyi justru datang dari wilayah yang nyaris tak terdengar. Di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beberapa janin kehilangan kesempatan lahir ke dunia. Bukan semata karena takdir medis, tetapi karena sistem yang gagal menjangkau.

Di Rampi, jarak bukan lagi soal kilometer. Ia menjelma menjadi penentu hidup dan mati. Ketika komplikasi kehamilan terjadi dan fasilitas kesehatan tingkat pertama tak memiliki kapasitas tindakan emergensi obstetri, rujukan ke rumah sakit di ibu kota kabupaten berubah menjadi perjalanan yang mempertaruhkan segalanya. Jalan rusak, waktu tempuh berjam-jam, serta minimnya sarana transportasi medis menjadikan setiap detik sebagai ancaman.

Sering kali, sebelum cahaya lampu ruang bersalin terlihat, denyut kecil dalam rahim itu telah berhenti. Sunyi pegunungan menjadi saksi bisu keterlambatan yang tak termaafkan.

Ketimpangan yang Terstruktur

Peristiwa ini bukan sekadar musibah individual. Ia adalah potret ketimpangan layanan kesehatan yang bersifat sistemik.

Pertama, fasilitas kesehatan bukan sekadar gedung. Puskesmas tanpa dokter spesialis, tanpa alat operasi darurat, tanpa bank darah, dan tanpa sistem rujukan cepat hanyalah simbol administratif. Dalam konteks kegawatdaruratan maternal, keterlambatan penanganan beberapa jam saja dapat berujung fatal.

Kedua, infrastruktur adalah fondasi keselamatan. Jalan raya di wilayah terpencil bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan jalur evakuasi nyawa. Ketika akses darat rusak dan transportasi udara terbatas, maka negara sesungguhnya sedang membiarkan warganya bertaruh dengan waktu.

Ketiga, diskriminasi geografis adalah realitas pahit. Ibu hamil di pelosok dipaksa memiliki daya tahan berlipat ganda dibandingkan mereka yang tinggal di kota. Di wilayah urban, ambulans datang dalam hitungan menit. Di Rampi, perjalanan rujukan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan lebih dari sehari dalam kondisi tertentu. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan keadilan sosial.

Negara dan Tanggung Jawab Konstitusional

Hak atas kesehatan merupakan hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Artinya, negara berkewajiban memastikan akses layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi wilayah. Ketika seorang janin meninggal dalam perjalanan rujukan karena lambatnya akses, maka yang patut dievaluasi bukan hanya prosedur medis, melainkan kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

Kekurangan tenaga medis yang siap siaga, distribusi dokter yang tidak merata, keterbatasan fasilitas obstetri-neonatal emergensi dasar (PONED), serta buruknya konektivitas wilayah menjadi kombinasi faktor yang saling menguatkan risiko.

Tragedi di Rampi adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Ia menyingkap kenyataan bahwa pemerataan belum sepenuhnya menyentuh wilayah terluar dan terpencil.

Langkah Konkret yang Mendesak

Peristiwa ini tidak boleh berhenti sebagai berita duka. Ia harus menjadi momentum koreksi kebijakan. Beberapa langkah mendesak yang perlu diprioritaskan antara lain, penguatan Puskesmas terpencil dengan fasilitas PONED, tenaga medis terlatih, serta dukungan logistik memadai. Lalu, percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah pegunungan.

Selain itu, skema insentif khusus tenaga kesehatan agar distribusi dokter dan bidan lebih merata. Juga optimalisasi sistem rujukan berbasis teknologi dan dukungan ambulans medan berat atau transportasi udara untuk kasus kegawatdaruratan. Serta sinergi lintas sektor antara dinas kesehatan, pekerjaan umum, dan pemerintah desa dalam mitigasi risiko ibu hamil berisiko tinggi.

Tanpa langkah konkret, masyarakat Rampi akan terus hidup dalam bayang-bayang kemungkinan terburuk setiap kali kehamilan memasuki fase kritis.

Menolak Lupa di Sunyinya Pegunungan

Kematian janin di Rampi adalah duka kolektif. Setiap nyawa yang hilang di tengah perjalanan rujukan adalah pengingat bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada yang paling rentan.

Kita tidak boleh membiarkan kematian yang sesungguhnya bisa dicegah menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Negara memiliki utang besar kepada masyarakat di wilayah perbatasan dan pegunungan. Pemerataan layanan kesehatan bukanlah pilihan kebijakan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional.

Karena bagi mereka yang hidup jauh dari pusat kota, setiap menit keterlambatan bukan sekadar angka dalam laporan statistik—ia adalah lonceng kematian yang berdentang pelan di tengah sunyi pegunungan.

Denny
Kader LMND Luwu Utara