Dipangkara dan Dilema Indonesia yang Terlalu Jawasentris

Opini | hijaupopuler.id

Sejarah manusia dibentuk oleh konflik, ekspansi, dan perjumpaan. Dari perang-perang besar di Eropa hingga pelayaran panjang lintas samudra, satu hal yang pasti: Nusantara tidak pernah berada di pinggiran sejarah dunia. Ia justru menjadi simpul penting—tempat bertemunya manusia, budaya, dan peradaban.

Jauh sebelum kolonialisme hadir, masyarakat Nusantara telah mengarungi laut, membangun jaringan dagang, dan menyerap berbagai pengaruh global. Laut bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi juga jalur pertukaran gagasan, agama, dan identitas.

Salah satu jejak paling nyata dari perjumpaan itu ditemukan di Mamuju, Sulawesi Barat: Arca Buddha Dipangkara atau Buddha Sampaga. Ditemukan pada 1921, arca ini diyakini berasal dari abad ke-2 Masehi dan memiliki kemiripan dengan gaya seni Amarawati dari India Selatan. Temuan ini bukan sekadar artefak, melainkan bukti bahwa wilayah Sulawesi telah terhubung dengan jaringan peradaban dunia sejak ribuan tahun lalu.

Arca Dipangkara bukan hanya benda mati. Ia adalah simbol—tentang spiritualitas, tentang jalur maritim, dan tentang identitas Nusantara sebagai ruang terbuka yang kosmopolit sejak dahulu.

Namun, persoalan muncul ketika artefak seperti ini dipindahkan dari tempat asalnya.

Pada masa kolonial, pemindahan benda bersejarah ke luar negeri adalah bagian dari praktik eksploitasi. Hari ini, pola itu tidak sepenuhnya hilang. Ia hanya berubah bentuk: dari luar negeri ke dalam negeri—dari daerah ke pusat.

Pemindahan Arca Dipangkara ke Jakarta seringkali dibenarkan atas nama pelestarian. Museum dianggap lebih aman, lebih terawat, dan lebih profesional. Argumen ini tidak keliru, tetapi juga tidak lengkap.

Sebab pelestarian tidak hanya soal menjaga fisik benda, tetapi juga menjaga makna.

Ketika artefak dicabut dari konteks geografis dan kulturalnya, ia kehilangan sebagian ruhnya. Di Mamuju, Arca Dipangkara bukan hanya objek sejarah. Ia adalah bagian dari memori kolektif, identitas lokal, bahkan potensi edukasi bagi generasi muda.

Di sinilah dilema itu muncul: antara pelestarian dan sentralisasi.

Jakarta, sebagai pusat kekuasaan, sering menjadi magnet bagi warisan budaya dari daerah. Akibatnya, masyarakat lokal justru semakin jauh dari sejarahnya sendiri. Mereka hanya menjadi penonton dari narasi yang seharusnya mereka miliki.

Jika negara benar-benar ingin melestarikan warisan budaya, maka pendekatannya tidak boleh sentralistik. Pelestarian harus dimaknai sebagai penguatan daerah—melalui pembangunan museum lokal, peningkatan kapasitas SDM, serta kepercayaan bahwa daerah mampu menjaga warisannya sendiri.

Warisan budaya bukan milik pusat, melainkan milik bersama. Dan makna sejatinya akan tetap hidup ketika ia berada dekat dengan masyarakat yang melahirkannya.

Festival Dipangkara: Lebih dari Sekadar Seremoni

Penyelenggaraan Festival Dipangkara di Mamuju adalah langkah penting. Namun, festival ini tidak boleh berhenti pada panggung seremonial.

Ia harus menjadi ruang refleksi—tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana laut telah membentuk identitas kita sebagai bangsa.

Festival ini juga bisa menjadi momentum untuk mengangkat kembali narasi maritim Mamuju yang selama ini tenggelam dalam dominasi sejarah Jawa dan Sumatera.

Lebih dari itu, ia adalah pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa laut. Bahwa sejak awal, kita dibentuk oleh perjumpaan, keterbukaan, dan mobilitas.

“Jalesveva Jayamahe”—di laut kita jaya.

Namun kejayaan itu tidak akan berarti jika kita kehilangan ingatan atas sejarah kita sendiri.

--

Zulkifli
Mahasiswa IAI DDI Mangkoso, Kader PC PMII Kabupaten Barru