Jejak Peristiwa Pelanggaran HAM 1998 Kembali Booming di Pemilu 2024

Pemilihan Umum 2024 telah memasuki babak krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia. Namun, di balik antusiasme warga untuk menyalurkan hak suaranya, ada bayang-bayang kelam yang kembali muncul dari masa lalu: peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1998.

Dua puluh enam tahun telah berlalu sejak tragedi itu mengguncang bangsa ini, namun kenangan akan kejadian tersebut masih menyala dalam benak banyak orang. Tepat di tengah-tengah euforia pemilu, masyarakat kembali dihadapkan pada pertanyaan sulit: apakah Indonesia telah belajar dari sejarah kelamnya?

Pada tahun 1998, terjadi serangkaian peristiwa tragis yang melibatkan pelanggaran HAM, termasuk tindakan kekerasan terhadap aktivis, penculikan, dan pembantaian di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun telah berlalu lebih dari dua dekade, keluarga korban dan kelompok advokasi HAM tidak sedikit yang masih mengejar keadilan.

Dalam konteks pemilu 2024, munculnya isu-isu terkait pelanggaran HAM bukan lagi sebuah warna baru dalam dinamika politik nasional, isu HAM sudah seperti menjadi langganan di setiap momentum Pemilu yang berlangsung. 

Hal ini juga dipicu atas gagasan-gagasan dari ketiga kandidat Calon Presiden pada acara debat capres pertama yang digelar KPU RI (12/12) waktu lalu. Ketiga kandidat pada forum itu melontarkan beberapa gagasan seputar isu pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya terkait kasus orang hilang. Meskipun dari ketiga kandidat capres tidak banyak membahas soal pemenuhan HAM di segala sektor, juga tidak banyak menyentuh sebuah rencana kebijakan-kebijakan yang merujuk kepada adanya UU dan regulasi yang konkret, namun hal ini tetap menjadi pemicu yang mana seketika sosial-sosial media dipenuhi berbagai macam konten terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada Tahun 1998, dan tidak tanggung-tanggung, hal ini langsung dikaitkan dengan keterlibatan salah satu kandidat.

Atas kemunculan fenomena ini, para pemilih dan masyarakat kini kembali dihadapkan pada tugas moral untuk menilai apakah para calon pemimpin dan partai politik telah benar-benar bertransformasi ataukah masih terkungkung dalam praktek-praktek masa lalu yang kelam.

Sejumlah calon pemimpin biasanya mencoba merespons isu ini dengan memberikan pernyataan dan komitmen untuk menghormati HAM serta memastikan keadilan bagi para korban. Namun, apakah ini hanyalah retorika politik semata ataukah langkah konkret akan diambil untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi pertanyaan besar.

Peran media juga menjadi sangat penting dalam menggali dan menyuarakan kebenaran. Liputan yang cermat dan mendalam mengenai rekam jejak calon pemimpin dan partai politik dapat menjadi panduan berharga bagi pemilih yang ingin membuat keputusan yang informasional dan bermakna.

Menghadapi tantangan ini, masyarakat sipil dan kelompok advokasi HAM memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa suara korban tidak tenggelam dalam kebisingan politik. Pemantauan aktif terhadap perilaku politisi dan penekanan terhadap pentingnya memperjuangkan keadilan dapat membentuk atmosfer politik yang lebih akuntabel.

Dalam konteks yang lebih luas, pemilu 2024 dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa ia telah berkembang sebagai negara demokratis yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini juga dapat menjadi panggung bagi masyarakat untuk menggugat ketidakadilan masa lalu yang masih bergelayut di antara lapisan politik. Namun tak bisa dipungkiri, terkadang isu HAM juga hanya dijadikan sekelompok orang sebagai alat untuk menjatuhkan kepercayaan publik kepada salah satu kandidat. Untuk itu, kita harus lebih cerdas dalam mengkonsumsi setiap informasi yang ada.

Sebagai bangsa yang ingin maju dan bersatu, Indonesia perlu menghadapi masa lalunya dengan keberanian dan transparansi. Hanya dengan mengakui dan menyelesaikan pelanggaran HAM, bangsa ini dapat benar-benar melangkah maju menuju masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Pemilu 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin baru, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan diberdayakan di setiap lapisan pemerintahan.