LMND Palopo Desak Presiden Prabowo Tinjau Ulang Program Sekolah Rakyat

Kabar Mei 2, 2025 0 304 Tambahkan Ke Daftar Bacaan

LMND Palopo berharap pemerintah mendatang lebih selektif dan partisipatif dalam menyusun kebijakan pendidikan, dengan melibatkan akademisi, pendidik, serta masyarakat sipil.

Palopo | hijaupopuler.id

Memperingati momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo menyuarakan kritik tajam terhadap program Sekolah Rakyat yang baru-baru ini digagas Kementerian Sosial.

Melalui ketuanya, Adri Fadhli, LMND meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meninjau ulang program tersebut karena dinilai tidak efektif dan berpotensi membebani keuangan negara tanpa arah yang jelas.

Menurut Adri, munculnya program Sekolah Rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi nasional justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia menyebut bahwa program ini belum menunjukkan keseriusan dalam penyusunan dan pelaksanaannya, apalagi diproyeksikan menyerap anggaran besar dari APBN dan dana CSR.

“Program ini terlihat populis tapi minim kajian. Justru lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya,” tegas Adri.

Salah satu kritik mendasar yang disampaikan LMND adalah potensi stigmatisasi sosial. Nama "Sekolah Rakyat" dinilai memberi kesan sebagai sekolah bagi kalangan miskin, yang bisa menimbulkan diskriminasi serta perbedaan kualitas dengan sekolah umum.

Selain itu, Adri juga menggarisbawahi risiko dualisme dalam sistem pendidikan. Ia menilai Sekolah Rakyat bisa menciptakan sistem paralel yang tidak terintegrasi dengan kurikulum nasional, serta memperparah ketimpangan kualitas pengajar dan fasilitas pendidikan.

LMND juga mempertanyakan wewenang Kementerian Sosial dalam mengelola pendidikan. Menurut mereka, urusan pendidikan seharusnya tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan agar regulasi, mutu, dan pengawasan lebih terjamin.

Tak hanya itu, mereka menilai anggaran yang digelontorkan untuk program ini lebih baik dialihkan ke sektor pendidikan yang lebih mendesak dan berdampak langsung, seperti:

Perbaikan infrastruktur sekolah negeri yang rusak.
Peningkatan bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah dan PIP menjadi dua kali dalam setahun.
Kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih jauh dari layak.
Penguatan fasilitas asrama mahasiswa.
Subsidi biaya kuliah untuk empat semester di perguruan tinggi.
Bantuan biaya pendidikan di bidang kesehatan, seperti kedokteran, yang selama ini sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah.

“Daripada menjadi proyek simbolik tanpa blueprint yang jelas, lebih baik anggaran Sekolah Rakyat dialihkan ke sektor-sektor yang sudah terbukti memberikan dampak langsung bagi pendidikan rakyat,” tutup Adri.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, sebelumnya menyatakan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional plus-plus, yakni gabungan dari kurikulum nasional dan tambahan lainnya.

Namun hal ini justru dianggap oleh LMND sebagai bentuk pengulangan dari sistem lama yang gagal.

LMND Palopo pun berharap pemerintah mendatang lebih selektif dan partisipatif dalam menyusun kebijakan pendidikan, dengan melibatkan akademisi, pendidik, serta masyarakat sipil.