MBG Saja Tidak Cukup, Anak Indonesia Perlu BBG

Opini | hijaupopuler.id

Di saat ramadhan pun, MBG tetap terdistribusi ke sekolah-sekolah. Negara telah turun jauh ke dapur. Negara bersusah-susah mengintervensi urusan perut. Lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah ingin memastikan anak-anak sekolah tak lagi belajar dengan perut kosong. Menu diatur, kalori dihitung, distribusi disiapkan dalam skala masif. Pesannya jelas bahwa tak boleh lagi ada generasi yang tumbuh dengan tubuh ringkih karena asupan yang tidak sehat.

Langkah ini tentu patut diapresiasi. Di satu sisi stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar dan di lain sisi, anak yang lapar memang sulit berkonsentrasi. Negara mengintervensi gizi adalah fondasi dasar pembangunan manusia. Tapi justru karena fondasi dasar, kita juga perlu mengajukan pertanyaan mendasar: setelah perut kenyang, apa yang mengisi kepala mereka? Di sinilah kesenjangan itu bermula.

Kita semua sepakat bahwa anak tak bisa belajar dalam keadaan lapar. Tetapi kita juga tahu bahwa anak yang kenyang belum tentu  tercerahkan. Ini paradoks tentu saja. Seperti yang kita sama-sama saksikan, negara bergerak begitu sistematis mengintervensi urusan biologis, tetapi sangat longgar ketika mengurusi masalah intelektual.

Perhatian negara pada gizi begitu detail. SOPnya jelas dan pengawasannya ketat. Tetapi pada urusan bacaan, menurut penulis, negara sering kali berhenti pada angka pengadaan. Buku dibeli, didistribusikan, dilaporkan lalu selesai. Apakah buku itu dibaca? Apakah isinya relevan dengan usia dan kebutuhan anak? Apakah mendorong rasa ingin tahu dan daya kritisnya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang tak pernah terjawab. Padahal jawaban pertanyaan tersebut menjadi indikator keberhasilan kebijakan.

Negara seperti sedang membangun generasi dengan logika setengah jalan, yakni tubuh dipastikan kuat, tetapi pikiran dibiarkan tumbuh seadanya. Seolah-olah kecerdasan otomatis akan muncul setelah gizi terpenuhi. Padahal, literasi bukan produk sampingan dari perut yang kenyang.

Perut Kenyang, Pikiran Masih Kosong

Kemampuan membaca siswa Indonesia dalam berbagai asesmen internasional masih jauh tertinggal. Literasi bukan sekadar bisa mengeja, melainkan memahami, menimbang, dan menyusun argumen. Kita punya jutaan siswa yang hadir di kelas dengan energi cukup, tetapi belum tentu dengan kemampuan membaca kritis yang memadai.

Persoalannya bukan karena kekurangan buku. Di Perpus-perpus sekolah tidak kekurangan buku, hanya tidak tepat sasaran. Pengadaan buku dan bahan bacaan kerap sebagai gerakan administratif, bukan gerakan pedagogik sesungguhnya. Judul ditentukan secara random dan sentralistik, tanpa pemetaan kebutuhan tiap daerah. Buku yang terlalu sulit atau terlalu jauh dari pengalaman anak akhirnya hanya menjadi pajangan rak-rak.

Di sinilah paradoks itu sangat tajam, betapa angka distribusi bisa dilaporkan tinggi, tetapi angka keterbacaan masih rendah. Rak-rak terisi, ruang baca tetap sunyi. Laporan selesai, daya pikir tak pernah bertambah.

Sekolah-sekolah di daerah 3T bahkan menghadapi problem yang lebih mendasar. Bahwa di sana akses terbatas, koleksi minim, pendistribusian lambat. Di kota besar, buku justru melimpah, sementara di pelosok,  bacaan berkualitas masih menjadi barang langka. Negara hari ini berbicara tentang pemerataan gizi, tetapi belum sungguh-sungguh dan lantang berbicara tentang pembangunan gagasan. Tubuh dirawat dengan sistem. Pikiran dibiarkan mengandalkan nasib. Perut kenyang, pikiran masih kosong.

Dapur Ramai, Perpus Tetap Sepi

MBG bergerak sangat cepat dan konkrit. Gerakannya mudah dipahami, mudah terlihat, dan mudah dirayakan. Sepiring nasi lebih mudah terlihat ketimbang peningkatan skor literasi. Beginilah lanskap kebijakan politik kita. Program hasil instan dan yang sering terlihat lebih diutamakan lalu dirayakan ketimbang kebutuhan mendasar yang efeknya jangka panjang.

Literasi memang tak bisa difoto seperti ompreng makan siang. Tetapi, ia tumbuh perlahan, tumbuh dalam kesunyian, dan tak selalu menghasilkan headline.

Dapur sekolah selalu ramai setiap hari. Distribusi terjadwal dan pengawasan berlapis. Tetapi perpustakaan tetap sepi. Program literasi berhenti pada slogan 15 menit pra-pembelajaran, tanpa koleksi yang benar-benar menggugah, tanpa pendampingan guru yang memantik diskusi, tanpa evaluasi yang serius.

Kita mengatasi kelaparan yang terlihat, tetapi menunda kelaparan yang tak kasatmata. Padahal, bonus demografi tak akan otomatis menjadi kekuatan jika generasinya rapuh secara daya nalar. Anak yang sehat tetapi tak terbiasa membaca kritis akan mudah terseret arus informasi, mudah terjebak disinformasi, dan sulit bersaing dalam ekosistem pengetahuan. 

MBG dan SBG: Menyeimbangkan Dua Gizi

MBG menjawab kelaparan biologis. Tetapi tidak menjawab kelaparan lain yang jauh lebih sunyi, yaitu kelaparan pikiran. Sebab itu, MBG saja tidak cukup, anak Indonesia perlu BBG: Bacaan Bergizi Gratis. Jika negara melirik ide ini, maka BBG bukan program simbolik semata, tetapi gerakan sistemik, yakni kurasi buku bermutu, distribusi bacaan berbasis kebutuhan daerah, pelatihan guru membangun budaya dialog, dan evaluasi literasi yang mengukur pemahaman, bukan sekadar jumlah buku yang didistribusi.

BBG bukan pesaing MBG. Keduanya adalah pasangan yang tak terpisahkan ibarat dua sisi mata uang. Justru kesenjangan pembangunan bisa diselesaikan ketika keduanya berjalan beriringan. Jika MBG memastikan tubuh siap belajar, maka BBG memastikan pikiran benar-benar belajar.

Negara yang ingin besar tak cukup hanya turun dari gelanggang mengurusi dapur, tetapi harus bersedia dan berani mengurusi rak-rak buku. Sebab, sepiring nasi di siang hari mungkin bisa menyelamatkan satu siang, tetapi sebuah buku yang tepat bisa mengubah satu kehidupan.

Muhammad Suryadi R
Penulis Buku Pengetahuan Sebagai Strategi
Peneliti Parametric Development Center
Alumni Pascasarjana IAIN Parepare
Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Barru