Polisi Pastikan Tak Ada Unsur Pidana dalam Laporan terhadap Dosen UIN Palopo

Kabar April 22, 2026 0 25 Tambahkan Ke Daftar Bacaan

Hasil gelar perkara yang dilakukan pada 16 April 2026 akhirnya menegaskan bahwa dugaan terhadap ER tidak terbukti secara hukum. Foto: humas.polri.go.id.

Kabar | hijaupopuler.id

Polres Palopo resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen UIN Palopo berinisial ER. Penghentian dilakukan setelah penyidik menyimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Kasat Reskrim Polres Palopo, Ridwan Parintak, menyatakan perkara yang dilaporkan oleh pelapor berinisial SK tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat penghentian penyelidikan (A2).

“Dari rangkaian penyelidikan, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Karena itu, proses kami hentikan,” ujar Ridwan, Rabu (22/4/2026).

Kasus tersebut tercatat dengan nomor laporan LPB/51/I/2026 dan telah bergulir sejak akhir Januari 2026. Selama kurang lebih empat bulan, penyidik memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai alat bukti untuk mendalami laporan tersebut.

Dalam prosesnya, penyelidikan sempat menghadapi kendala teknis karena kondisi kesehatan pelapor. Pelapor dilaporkan sempat menjalani perawatan medis setelah pingsan saat hendak memberikan keterangan di Mapolres Palopo. Meski demikian, kepolisian tetap melanjutkan proses dengan memberikan pendampingan psikologis melalui UPTD-PPA.

Hasil gelar perkara yang dilakukan pada 16 April 2026 akhirnya menegaskan bahwa dugaan terhadap ER tidak terbukti secara hukum.

Menanggapi keputusan tersebut, ER menyatakan menghargai langkah kepolisian yang dinilai telah bekerja secara profesional. Ia menyebut hasil itu memberikan kepastian hukum atas tuduhan yang sempat berkembang di masyarakat.

Ia juga menegaskan akan fokus memulihkan nama baik pribadi dan menjaga reputasi institusi tempatnya mengabdi. Menurutnya, kejelasan informasi menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan di ruang publik.