Ketika Sekjen PBNU Dituntut Lebih dari Sekadar Administrator Organisasi

Ketika Sekjen PBNU Dituntut Lebih dari Sekadar Administrator Organisasi

Yang lebih penting adalah menjawab kebutuhan organisasi: apakah figur yang dipilih mampu bekerja lintas kelompok, membangun konsolidasi, menjaga komunikasi, dan memastikan agenda besar NU tidak berhenti sebagai keputusan di atas kertas. Foto: GPN Sulsel.

Perspektif | hijaupopuler.id

Perbincangan mengenai sosok yang akan mengisi posisi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) tidak semestinya berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan organisasi. Lebih jauh, posisi tersebut membutuhkan figur yang mampu bekerja, mengonsolidasikan organisasi, dan menerjemahkan agenda besar Nahdlatul Ulama menjadi kerja yang nyata.

Pandangan itu disampaikan Gerakan Pemuda Nahdliyyin (GPN) Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menilai Gus Rozin merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Sekjen PBNU.

Direktur GPN Sulawesi Selatan, A Irfandy, mengatakan kebutuhan organisasi terhadap sosok yang memiliki kapasitas, pengalaman, kemampuan komunikasi, serta komitmen terhadap penguatan jam'iyah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan figur yang akan menempati posisi strategis tersebut.

Menurutnya, Sekjen PBNU tidak dapat dipahami semata-mata sebagai posisi administratif. Sekjen memiliki peran penting dalam memastikan roda organisasi berjalan efektif sekaligus menjaga komunikasi dan konsolidasi berbagai unsur NU.

“Kami melihat Gus Rozin memiliki kapasitas dan pengalaman yang layak untuk mengemban amanah sebagai Sekjen PBNU. Beliau memiliki kemampuan untuk bekerja dalam ruang organisasi yang luas dan kami menilai sosok seperti Gus Rozin patut mendapatkan pertimbangan serius,” ujar Irfandy, Jumat (11/9/2026) lalu.

Bukan Sekadar Soal Nama

Dalam perspektif GPN Sulsel, persoalan utama dalam menentukan Sekjen PBNU bukan sekadar menemukan nama, melainkan memastikan karakter kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi.

Rekam jejak, kapasitas, integritas, loyalitas terhadap jam'iyah, kemampuan berkomunikasi, serta kecakapan mengonsolidasikan organisasi menjadi sejumlah aspek yang dinilai penting.

Pertimbangannya sederhana. NU merupakan organisasi besar dengan struktur dan basis jamaah yang luas. Karena itu, posisi Sekjen membutuhkan kemampuan menghubungkan keputusan dan agenda organisasi di tingkat pusat dengan dinamika yang berlangsung di berbagai lapisan.

“Bagi kami, Sekjen PBNU harus mampu menjadi penggerak organisasi. Bukan hanya mampu menjalankan administrasi, tetapi juga memiliki kemampuan membangun komunikasi dan konsolidasi dari tingkat pusat hingga ke bawah. Kami melihat Gus Rozin memiliki potensi untuk menjalankan peran strategis tersebut,” tegasnya lagi.

Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses regenerasi kepemimpinan di tubuh NU idealnya tidak hanya dibaca sebagai pertarungan nama atau representasi kelompok. Ada kebutuhan yang lebih substantif, yakni memastikan setiap posisi strategis ditempati figur yang mampu bekerja untuk kepentingan organisasi secara luas.

Dalam konteks itu, dukungan GPN Sulsel terhadap Gus Rozin lebih tepat dibaca sebagai sebuah aspirasi organisasi sekaligus penilaian terhadap kapasitas seorang figur, bukan sebagai keputusan final mengenai siapa yang akan menduduki posisi Sekjen PBNU.

Sebab, keputusan mengenai struktur kepemimpinan PBNU tetap berada dalam mekanisme dan kewenangan organisasi.

Menjaga NU Tetap Solid

A Irfandy berharap seluruh proses yang berkaitan dengan kepemimpinan PBNU berlangsung secara berdaulat, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan NU dalam jangka panjang.

“Kami berpandangan Gus Rozin layak menjadi Sekjen PBNU. Tentu keputusan akhir merupakan bagian dari mekanisme dan kewenangan organisasi. Yang terpenting, siapa pun yang mendapat amanah nantinya harus mampu membawa NU semakin solid, berdaulat, bermartabat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan bangsa,” pungkasnya.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang paling layak menjadi Sekjen PBNU seharusnya tidak semata-mata diarahkan pada perebutan posisi. Yang lebih penting adalah menjawab kebutuhan organisasi: apakah figur yang dipilih mampu bekerja lintas kelompok, membangun konsolidasi, menjaga komunikasi, dan memastikan agenda besar NU tidak berhenti sebagai keputusan di atas kertas.

Di titik itulah kapasitas seorang calon Sekjen semestinya diuji.

GPN Sulsel sendiri menyatakan akan terus mendorong lahirnya kepemimpinan NU yang berintegritas, berkapasitas, dan memiliki orientasi kuat pada penguatan organisasi serta kemaslahatan umat.

Apa Reaksi Anda?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow