Pasar Bebas di E-Commerce: Dinamika Ekonomi dan Tantangan Keberlanjutan UMK

Ekonomi | Hijaupopuler.id

Dalam lanskap ekonomi modern, e-commerce telah menjadi arus utama yang mendisrupsi berbagai sektor ekonomi tradisional. 

Mekanisme pasar bebas yang diterapkan di sektor ini menciptakan dinamika yang kompleks, terutama bagi keberlangsungan usaha mikro kecil (UMK) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. 

Dalam kerangka demokrasi ekonomi, fenomena ini menuntut pengelolaan yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan distribusi manfaat yang merata.

Pasar bebas sering kali dipahami sebagai bentuk alokasi sumber daya yang efisien. Namun, dalam praktiknya, struktur pasar ini cenderung menciptakan distorsi ekonomi, di mana aktor-aktor kecil, seperti UMK, berada pada posisi yang rentan terhadap tekanan persaingan. 

Asimetri informasi, akses terhadap teknologi, dan dominasi modal besar menjadi faktor-faktor utama yang memperburuk ketimpangan dalam sistem ekonomi digital.

Ketimpangan Struktural dalam Ekosistem E-Commerce

Pasar bebas di e-commerce telah memperlihatkan kegagalan pasar (market failure) dalam melindungi pelaku ekonomi kecil. 

Algoritma platform yang didesain untuk memaksimalkan efisiensi justru memperkuat konvergensi pasar, di mana produk-produk impor dengan skala produksi besar mendominasi. 

Sementara itu, UMK lokal menghadapi barrier to entry yang tinggi, baik dari sisi logistik, harga, maupun visibilitas di platform digital.

Situasi ini mengakibatkan externalitas negatif, di mana dampak sosial dan ekonomi dari dominasi produk impor merugikan ekosistem lokal. 

Ketergantungan terhadap barang asing tidak hanya melemahkan daya saing UMK, tetapi juga mengurangi kontribusi terhadap produksi domestik bruto (PDB) dan menekan kapasitas ekonomi rakyat untuk tumbuh secara mandiri.

Kedaulatan Ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan

Dalam ekonomi kerakyatan, UMK tidak hanya dilihat sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai bagian integral dari ekosistem sosial dan budaya yang mendukung kemandirian ekonomi nasional. 

Kehancuran UMK di tengah gempuran pasar bebas e-commerce merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan ekonomi, yang menempatkan bangsa dalam posisi subordinat terhadap kekuatan kapital global.

Pasar bebas yang tidak diimbangi dengan regulasi yang adil cenderung menghasilkan monopsoni, di mana platform e-commerce menjadi penguasa tunggal yang menentukan harga dan distribusi. 

Dalam kondisi ini, UMK terpaksa menerima persyaratan pasar yang tidak menguntungkan, sehingga mengurangi profitabilitas dan daya tahan mereka di pasar.

Strategi Intervensi: Membangun Ekosistem Digital Berkeadilan

Untuk memastikan keberlanjutan UMK dalam ekosistem e-commerce, diperlukan intervensi yang strategis dan terukur. Beberapa langkah yang relevan dalam kerangka demokrasi ekonomi meliputi:

 1. Penciptaan Platform Lokal Berbasis Kerakyatan

Platform e-commerce yang mengadopsi prinsip preferensi domestik dapat memberikan prioritas pada produk lokal. Desain algoritma yang adil perlu diterapkan untuk memastikan alokasi pasar yang tidak bias terhadap pelaku usaha kecil.

 2. Pemberian Insentif Ekonomi

Subsidi untuk biaya transaksi, pelatihan keterampilan digital, dan akses pembiayaan harus diberikan kepada UMK untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing harga.

 3. Penguatan Demand Lokal melalui Kampanye Nasionalisme Ekonomi

Kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk lokal harus ditingkatkan melalui kampanye nasionalisme ekonomi. Dengan mendorong konsumsi domestik, keberlanjutan UMK dalam rantai pasok digital dapat terjaga.

Pasar Bebas yang Berkeadilan sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi

Pasar bebas tidak dapat dilepaskan dari pengawasan dan pengaturan yang berpihak pada rakyat. Demokrasi ekonomi menuntut distribusi manfaat ekonomi yang merata, sehingga semua pelaku, termasuk UMK, mendapatkan ruang yang adil untuk berkembang.

Dengan mengadopsi nilai-nilai ekonomi Pancasila, e-commerce dapat diubah menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan sekadar alat dominasi kapital besar.

Dalam kerangka ini, keseimbangan antara efisiensi dan keadilan distributif harus menjadi fokus utama. Pasar bebas yang diatur dengan bijak akan memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi nasional.

Dengan demikian, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan, sekaligus memastikan bahwa UMK tetap menjadi pilar utama dalam perjalanan menuju kedaulatan ekonomi bangsa.

Penulis: Dr. Adzan Noor Bakrie (Akademisi IAIN Palopo)