Politik Identitas, Gak Bahaya Ta?

Kontestasi politik menjelang perhelatan pemilu tahun 2024 mulai terasa, setiap partai politik telah memanaskan mesinnya. Strategi politik pun mulai dimunculkan untuk meraih suara rakyat. Mulai dari 'gimmick joget gemoy' hingga isu 'politik identitas'. 

Dalam beberapa tahun terakhir, isu politik identitas memang menjadi topik hangat dan menarik untuk diperbincangkan dalam berbagai bidang keilmuan. Para ahli tertarik dengan studi ini karena berkaitan erat dengan sektor kewilayahan, kedaerahan, sejarah, agama, budaya, dan konstruksi sosial, serta perbedaan antar individu. Ini tentu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi hampir di semua negara.

Maraknya isu dan penggunaan politik identitas ini, dalam ranah sosial dan politik menimbulkan pro dan kontra. Sebagian berpendapat agar jangan menggunakannya, sebagian lagi berpendapat sah-sah saja menggunakannya dalam ranah politik. Mereka yang tidak setuju merasa khawatir dan resah dengan nasib kesatuan dan keragaman di masyarakat yang selama ini akan tergerus dan rusak akibat dari penggunaan politik identitas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ancaman bagi kemajemukan yang menjadi identitas bangsa Indonesia selama ini.

Politik identitas sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam al-Qur'an sendiri, banyak ayat-ayat yang terkait dengan itu. Seperti QS. Al-Hujurat ayat 13, yang berbicara tentang ragam identitas manusia. Dan tema politik yang ditemui dalam al-Qur'an seperti al-Hukm, Khalifah, At-Tamkin, Al-Imam, Al-Ummah, Al-Mulk, Asy-Syura, serta Ulil Amri. 

Ibnu Khaldun misalnya, dalam kitab Muqaddimah, beliau menggagas Teori Ashabiyah/Solidaritas Sosial. Menurutnya, Setiap entitas tentu memerlukan tempat di mana mereka bisa hidup, memerlukan pertahanan dan perlindungan untuk dapat menjaga eksistensinya. Tentu hal tersebut juga berlaku dalam setiap kegiatan manusia lainnya, seperti kenabian, membangun kerajaan, atau dakwah. Sebab semuanya ini tidak akan tercapai tanpa perjuangan, karena dalam diri manusia terdapat sifat menolak. Dan, untuk perjuangan itu diperlukan solidaritas sosial (Ashabiyah).

Inilah rahasianya, mengapa solidaritas sosial menjadi syarat bagi kekuasaan. Politik Identitas sendiri adalah sebuah upaya untuk memperjuangkan satu simbol kultural primordial tertentu oleh suatu kelompok masyarakat. Upaya perjuangan tersebut bisa dilakukan oleh siapa pun dan kelompok mana pun. Simbol kultural ini bisa berupa gender, etnis, suku bangsa, warna kulit, bahasa, agama, dan lain sebagainya. 

Dalam iklim demokrasi, Politik Identitas menjadi sebuah keniscayaan. Praktik Politik Identitas akan selalu terjadi pada setiap pesta demokrasi, atau ajang kontestasi politik. Karena dalam demokrasi, setiap pihak diberi ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan nilai-nilai yang dianut serta mencapai tujuan yang ingin dicapainya dalam politik. 

Politik Identitas sendiri ibarat sebuah mata pisau, ia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat atau mudharat. Dampak Politik Identitas tidak selamanya buruk, melainkan juga bisa berdampak positif jika kita pandai mengelolanya. Maka diperlukan adanya prinsip dan etika dalam melakukannya. Sehingga politik identitas yang dijalankan menjadi politik yang berkeadaban. Dan yang tidak kalah penting adalah, mengiringi politik identitas dengan prestasi. Kampanye pemilu kali ini harusnya menjadi pertarungan ide-ide dan gagasan.

Penulis: Gilang al-Qanuni (Mahasiswa IAIN Palopo)

Editor: Dian