Mengapa Provinsi Tana Luwu Mendesak? Potensi Ekonomi dan Keadilan Historis

Opini | hijaupopuler.id

Wacana pembentukan Provinsi Tana Luwu tidak dapat dilepaskan dari dua fondasi utama: potensi ekonomi yang besar dan tuntutan historis wilayah Kedatuan Luwu sebagai entitas politik, ekonomi, dan budaya yang telah eksis jauh sebelum lahirnya negara modern. Isu ini bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan upaya strategis mengembalikan peran Tana Luwu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban di kawasan timur Sulawesi.

Secara ekonomi, kawasan Tana Luwu—yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo—memiliki kapasitas pertumbuhan yang signifikan. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan menjadi basis utama perekonomian daerah dan menopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Luwu Timur, misalnya, secara konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh sektor primer dan industri berbasis sumber daya alam. Fakta ini menegaskan bahwa Tana Luwu bukan wilayah marginal, melainkan kawasan produktif yang berpotensi menjadi lokomotif ekonomi baru jika diberi ruang kewenangan yang lebih luas melalui status provinsi.

Potensi ekonomi tersebut semakin bermakna jika dikaitkan dengan sejarah Kedatuan Luwu. Secara historis, Kedatuan Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua dan paling berpengaruh di Sulawesi Selatan, dengan wilayah kekuasaan luas serta sistem ekonomi yang relatif mapan berbasis perdagangan, pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, tuntutan pembentukan Provinsi Tana Luwu juga dapat dibaca sebagai upaya rekognisi terhadap wilayah adat dan sejarah politik Kedatuan Luwu yang terfragmentasi dalam struktur administrasi modern.

Fragmentasi wilayah bekas Kedatuan Luwu dalam satu provinsi induk yang sangat luas kerap dipersepsikan menghambat fokus dan efektivitas pembangunan. Aspirasi masyarakat Luwu Raya memandang pemekaran provinsi sebagai langkah strategis untuk menyatukan kembali wilayah historis tersebut dalam satu kesatuan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pembentukan Provinsi Tana Luwu tidak hanya berkaitan dengan efisiensi birokrasi, tetapi juga menyangkut keadilan historis dan kultural yang berdampak langsung pada efektivitas pertumbuhan ekonomi regional.

Dari perspektif perencanaan pembangunan, kesatuan wilayah bekas Kedatuan Luwu dalam satu provinsi akan memudahkan integrasi kebijakan infrastruktur dan ekonomi. Pengembangan pelabuhan, jalur distribusi hasil pertanian dan tambang, kawasan industri, serta pusat perdagangan dapat dirancang secara terpadu. Integrasi ini berpotensi menurunkan biaya logistik, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperkuat daya saing ekonomi Tana Luwu di tingkat nasional maupun global.

Namun demikian, tuntutan pembentukan Provinsi Tana Luwu harus dibarengi dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sejarah besar Kedatuan Luwu tidak boleh berhenti pada romantisme masa lalu, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi modern, seperti penguatan industri hilir, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional. Tanpa prasyarat tersebut, pemekaran berisiko hanya melahirkan struktur birokrasi baru tanpa lompatan kesejahteraan yang nyata.

Dengan demikian, pembentukan Provinsi Tana Luwu merupakan titik temu antara potensi ekonomi dan tuntutan sejarah. Ia berpeluang menjadi instrumen percepatan pembangunan berbasis sumber daya lokal sekaligus sarana pengakuan kembali eksistensi wilayah Kedatuan Luwu sebagai satu kesatuan sosial, budaya, dan ekonomi. Jika dikelola dengan perencanaan matang dan kepemimpinan yang visioner, Provinsi Tana Luwu dapat menjadi contoh pemekaran daerah yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga kuat secara ekonomi dan bermakna secara historis.

Muh Fahmi Ilyasir Zam
Mahasiswa Prodi MBS FEBI UIN Palopo